Langkah Anies Menyelaraskan Janji Untuk Masyarakat Jakarta
Langkah Anies Menyelaraskan Janji Untuk Masyarakat Jakarta
Kartu Rejeki - Apa saja yang sudah dilakukan Tim Sinkronisasi buat mewujudkan retorika politik Anies-Sandiaga saat kampanye lalu? Apa yang dibahas dengan birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Bagaimana janji politik mereka 100 hari nanti usai dilantik Oktober mendatang?
Kamis pekan lalu, di salah satu gedung Balai Kota Jakarta, Tim Sinkronisasi mendiskusikan program pendidikan Anies-Sandiaga yang mampu dieksekusi saat mereka resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Oktober nanti.
Program ini memuat rencana kerja mereka, terutama janji memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang jadi retorika mereka selama kampanye Pilkada Jakarta, untuk warga DKI Jakarta selama lima tahun mendatang.
Sejak Mei, sebuah tim yang disebut "sinkronisasi"—istilah serapan untuk menyebut langkah-langkah penyelarasan—dibentuk oleh pasangan terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno buat berkomunikasi dengan jajaran teras birokrasi di Pemerintah Provinsi Jakarta. Pertemuan ini sudah kali kesekian dan jadi agenda rutin sejak awal Juni lalu.
Sudirman Said, seorang teknokrat yang pernah menjabat menteri pemerintahan Joko Widodo, ditunjuk sebagai ketua Tim. Mereka rutin menggelar diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) saban hari Selasa dan Kamis setelah Gubernur Djarot Saiful Hidayat memberi lampu hijau. Tugas Tim adalah membahas terjemahan program dan janji politik Anies-Sandiaga.
Buat menjembatani komunikasi itu, Djarot mendapuk Saefullah Yusuf, sekretaris daerah dan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jakarta, dan Kepala Bappeda Tuty Kusumawati. Agen Poker
Namun belakangan, komunikasi itu diserahkan sendirian kepada Tuty dengan alasan apa yang disebut "perencanaan pembangunan dan program kerja Pemprov DKI" sudah langsung diurus Bappeda.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Tuty berkata bahwa ia dan Tim Anies-Sandiaga sudah membahas "527 isu" yang nantinya diwujudukan "dalam 3.355 kegiatan". AGEN SAKONG Proses penyelarasan ini akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018.
“Yang jelas isu-isunya itu dihubungkan dengan 23 janji kampanye Pak Anies-Sandiaga,” ujar Tuty, Selasa pekan lalu.
Beberapa isu itu termasuk transportasi, reklamasi, hingga ketahanan pangan. Sebagian besar, kata Tuty, program Anies-Sandiaga yang dipaparkan oleh Tim "sudah sinkron" dengan program yang disusun Pemprov DKI.
“Jadi habis tanggal 20 Juli ini, kami sinkronisasi RKPD, setelah itu RPJMD,” katanya.
Secara singkat, apa yang disebut RPKD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode setahun, disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Adapun RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun—renrang waktu normal kepada daerah menjabat—yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah.
Tuty mengatakan bahwa pembahasannya dengan Tim Sinkronisasi bakal rampung akhir Juli nanti. Setelahnya, ada langkah intens melibatkan kepala teras birokrasi Pemprov Jakarta dengan tim Anies-Sandiaga untuk "menajamkan program" yang akan dieksekusi Anies-Sandiaga. Bandar Kiu Penajaman itu di antaranya membuat payung hukum dan menentukan sasaran program serta janji yang sering diumbar oleh Anies-Sandiaga selama kampanye lalu.
Tarik-Menarik Anies-Sandiaga & Ahok-Djarot
Sehari setelah hampir semua lembaga survei mengumumkan pasangan Anies-Sandiaga menang Pilkada Jakarta, medio April lalu, Anies Baswedan bertolak ke Balai Kota dengan helikopter buat menemui Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Anies datang ke sana untuk membicarakan program kerja supaya bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan. (Baca: Anies dan Ahok Bertemu Bicarakan Program & Rekonsiliasi)
Setelahnya niat mewujudkan janji pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu ke dalam APBD Perubahan 2017 pun bergulir. Melalui timnya, Anies berencana menyertakan empat program unggulan. Program itu adalah rumah down payment (DP) nol persen, KJP plus, KJS plus, dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship).
Langkah tim Anies itu bikin Ahok berkomentar di tengah ia menghadapi persidangan. Ia tidak setuju jika APBD Perubahan terlalu banyak diutak-atik. Apalagi, bila program rumah DP nol persen bakal disertakan dalam APBD Perubahan. (Baca: Ahok Katakan Tim Transisi Anies-Sandiaga Tak Bisa Ubah APBD)
Menurut Ahok, pembahasan itu sebenarnya sudah dikawal dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Ahok meminta Anies untuk legawa, sebab anggaran itu masih menjadi wewenang dirinya dengan Djarot menuntaskan program kerja hingga akhir 2017.
“Ya silakan aja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan, kami terima saja,” ujar Ahok, 2 Mei lalu, sepekan sebelum ia divonis 2 tahun penjara.
Tarik-menarik Ahok dan Anies mengenai kewenangan APBD Perubahan ini lantas ditengahi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono. Ketika mengunjungi Balai Kota, Soni berkata program Anies-Sandi bisa masuk dalam APBD Perubahan tetapi hanya untuk program berdurasi 2 bulan.
“Lebih dari itu, ditolak," kata Soni. (Baca: Kemendagri Izinkan Program Anies-Sandiaga Masuk ABPD Perubahan)
Cekcok macam ini masih dibawa ketika Anies-Sandiaga membentuk Tim Sinkronisasi. Sudirman Said, ketua Tim, mengklaim bahwa sejak Anies dan Sandiaga terpilih, ia belum pernah bertemu secara langsung dengan Djarot. Komunikasi mampet.
“Sudah dikirimi surat, sudah dikirimi pesan, tapi sampai hari ini belum ada pertemuan,” kata Sudirman kepada Tirto, Selasa kemarin.
“Jadi saya juga heran kenapa berkomunikasi pun tidak mau,” imbuhnya.
Seharusnya, kata Sudirman, pemimpin yang masa tugasnya akan berakhir "tidak mengambil keputusan strategis." Kalaupun terdesak, baiknya berkonsultasi dengan gubernur terpilih sebelum diputuskan. AGEN DOMINO Menurutnya, Djarot harus "memberi ruang ... untuk membuka pintu" " kepada kepala daerah terpilih buat serah-terima tugas.
Meski tanpa Djarot, kata Sudirman, program Anies-Sandiaga "diupayakan masuk ke dalam APBD Perubahan." Langkah ini, klaim Sudirman, didukung oleh birokrasi teras Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kekuatan politik parlemen daerah Jakarta.
“Jadi makin tidak punya alasan untuk tidak diakomodasi, semuanya akan masuk,” tukasnya.
Beberapa isu itu termasuk transportasi, reklamasi, hingga ketahanan pangan. Sebagian besar, kata Tuty, program Anies-Sandiaga yang dipaparkan oleh Tim "sudah sinkron" dengan program yang disusun Pemprov DKI.
“Jadi habis tanggal 20 Juli ini, kami sinkronisasi RKPD, setelah itu RPJMD,” katanya.
Secara singkat, apa yang disebut RPKD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode setahun, disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Adapun RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun—renrang waktu normal kepada daerah menjabat—yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah.
Tuty mengatakan bahwa pembahasannya dengan Tim Sinkronisasi bakal rampung akhir Juli nanti. Setelahnya, ada langkah intens melibatkan kepala teras birokrasi Pemprov Jakarta dengan tim Anies-Sandiaga untuk "menajamkan program" yang akan dieksekusi Anies-Sandiaga. Bandar Kiu Penajaman itu di antaranya membuat payung hukum dan menentukan sasaran program serta janji yang sering diumbar oleh Anies-Sandiaga selama kampanye lalu.
Tarik-Menarik Anies-Sandiaga & Ahok-Djarot
Sehari setelah hampir semua lembaga survei mengumumkan pasangan Anies-Sandiaga menang Pilkada Jakarta, medio April lalu, Anies Baswedan bertolak ke Balai Kota dengan helikopter buat menemui Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Anies datang ke sana untuk membicarakan program kerja supaya bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan. (Baca: Anies dan Ahok Bertemu Bicarakan Program & Rekonsiliasi)
Setelahnya niat mewujudkan janji pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu ke dalam APBD Perubahan 2017 pun bergulir. Melalui timnya, Anies berencana menyertakan empat program unggulan. Program itu adalah rumah down payment (DP) nol persen, KJP plus, KJS plus, dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship).
Langkah tim Anies itu bikin Ahok berkomentar di tengah ia menghadapi persidangan. Ia tidak setuju jika APBD Perubahan terlalu banyak diutak-atik. Apalagi, bila program rumah DP nol persen bakal disertakan dalam APBD Perubahan. (Baca: Ahok Katakan Tim Transisi Anies-Sandiaga Tak Bisa Ubah APBD)
Menurut Ahok, pembahasan itu sebenarnya sudah dikawal dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Ahok meminta Anies untuk legawa, sebab anggaran itu masih menjadi wewenang dirinya dengan Djarot menuntaskan program kerja hingga akhir 2017.
“Ya silakan aja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan, kami terima saja,” ujar Ahok, 2 Mei lalu, sepekan sebelum ia divonis 2 tahun penjara.
Tarik-menarik Ahok dan Anies mengenai kewenangan APBD Perubahan ini lantas ditengahi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono. Ketika mengunjungi Balai Kota, Soni berkata program Anies-Sandi bisa masuk dalam APBD Perubahan tetapi hanya untuk program berdurasi 2 bulan.
“Lebih dari itu, ditolak," kata Soni. (Baca: Kemendagri Izinkan Program Anies-Sandiaga Masuk ABPD Perubahan)
Cekcok macam ini masih dibawa ketika Anies-Sandiaga membentuk Tim Sinkronisasi. Sudirman Said, ketua Tim, mengklaim bahwa sejak Anies dan Sandiaga terpilih, ia belum pernah bertemu secara langsung dengan Djarot. Komunikasi mampet.
“Sudah dikirimi surat, sudah dikirimi pesan, tapi sampai hari ini belum ada pertemuan,” kata Sudirman kepada Tirto, Selasa kemarin.
“Jadi saya juga heran kenapa berkomunikasi pun tidak mau,” imbuhnya.
Seharusnya, kata Sudirman, pemimpin yang masa tugasnya akan berakhir "tidak mengambil keputusan strategis." Kalaupun terdesak, baiknya berkonsultasi dengan gubernur terpilih sebelum diputuskan. AGEN DOMINO Menurutnya, Djarot harus "memberi ruang ... untuk membuka pintu" " kepada kepala daerah terpilih buat serah-terima tugas.
Meski tanpa Djarot, kata Sudirman, program Anies-Sandiaga "diupayakan masuk ke dalam APBD Perubahan." Langkah ini, klaim Sudirman, didukung oleh birokrasi teras Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kekuatan politik parlemen daerah Jakarta.
“Jadi makin tidak punya alasan untuk tidak diakomodasi, semuanya akan masuk,” tukasnya.
- Bonus Rollingan/Cashback 0,5% ( Setiap Senin )
- Bonus Referral 20% ( SEUMUR HIDUP )
-AGEN-
HUBUNGI KAMI :
LIVECHAT :www.karturejeki.net
YM : kartu_rejeki@yahoo.com
SKYPE : kartu.rejeki
BBM : 5C216137
-AGEN- (daftar)
Buruan daftarkan diri anda dan menangkan jacpot jutaan rupiah..
Rasakan sensasi promo yang tiada duanya
SILAHKAN DAFTARKAN https://goo.gl/MwDKgx
- Bonus Referral 20% ( SEUMUR HIDUP )
-AGEN-
HUBUNGI KAMI :
LIVECHAT :www.karturejeki.net
YM : kartu_rejeki@yahoo.com
SKYPE : kartu.rejeki
BBM : 5C216137
-AGEN- (daftar)
Buruan daftarkan diri anda dan menangkan jacpot jutaan rupiah..
Rasakan sensasi promo yang tiada duanya
SILAHKAN DAFTARKAN https://goo.gl/MwDKgx
Komentar
Posting Komentar